Indonesia merupakan salah satu
Negara berkembang yang berada di kawasan asia tenggara. Layaknya sebuah Negara
berkembang, Indonesia tak akan pernah lepas dengan program-program pembangunan
baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Pada hakikatnya tujuan
pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan
sosial yang tinggi. Namun dalam perjalanannya, berbagai kendala masih sering
dijumpai.
Menurut data BPS
indonesia, jika
dilihat dari administratif kabupaten/kota, data terkini pemerintah menyebutkan
terdapat 122 kabupaten/kota yang memiliki daerah tertinggal. Padahal
lanjut Marwan, dari hasil pertemuannya dengan berbagai kepala daerah dan
aparatur desa, jumlah kabupaten/kota yang memiliki desa tertinggal mencapai 200
- 300 kabupaten/kota. Sebanyak 32.000
desa dari 74.093 jumlah desa di Indonesia atau 52,79 persen. (SJ)
Salah satu kendala yang mendominasi
adalah rendahnya tingkat aksesbilitas ke daerah pembangunan. Hal inilah yang
menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Kesenjangan pembangunan, baik
antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi
berusaha terus diturunkan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi
katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang
dampaknya.
Salah satu contohnya adalah
tarik-menarik kewenangan dan masalah birokrasi yang terlalu rumit (Koran
Jakarta:16 oktober 2013). Oleh karena itu pemerintah membuat Kementrian
Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah
tertinggal diperlukan data-data yang akurat, terperinci, aktual, dan mudah
diakses sehingga memudahkan bagi Kementerian PDT dan Kementerian/Lembaga dalam
melakukan afirmasi dan intervensi untuk percepatan pembangunan di daerah
tertinggal.
Di Indonesia sendiri tercatat ada 122
kabupaten/kota daerah
tertinggal yang menyebar di seluruh Indonesia. Dalam pengkategorian sebuah
daerah tertinggal terdapat 5 faktor yang mempengaruhi anatara lain faktor
geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta
daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana. Pada umumnya pada aspek seumber
daya manusia, masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan,
pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang
belum berkembang.
